Hadiri Rapat Rancangan KUA dan PPAS, Ini Pesan Gubernur Sulteng!

Iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Hadiri Rapat Rancangan KUA dan PPAS, Ini Pesan Gubernur Sulteng!

Redaksi Palu Ngataku
10 Agu 2023, 09:06 WIB Last Updated 2023-08-10T01:06:37Z

Gubernur Sulteng saat menyampaikan rancangan KUA dan PPAS. (Foto: Biro Adpim Sulteng)

Palu Ngataku
- Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Dra. Novalina, M.M menyampaian  rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024.


Dalam Rapat Badan Anggaran DPRD provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Ketua DPRD Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Rabu 9 Agustus 2023.


Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura mengatakan, beberapa hari yang lalu pemerintah daerah telah menyampaikan pidato rancangan KUA dan PPAS tahun 2024 di DPRD, ujarnya.


Pidato dimaksud mencakup kebijakan umum anggaran yang disusun dengan berpedoman pada RKPD tahun 2024 berdasarkan dokumen perubahan RPJMD tahun 2021-2026, sebutnya.


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional tahun 2024 membahas kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada tujuh prioritas nasional, ucapnya.


Fokus RKP dimaksud sejalan dengan visi pemerintah daerah tahun 2024 yang dijabarkan dalam lima agenda prioritas pembangunan daerah, sanbungnya.


Cuddy menerangkan, prioritas dan plafon anggaran sementara KUA-PPAS tahun 2024 berasumsi pada kebijakan anggaran tahun 2024 dengan alokasi anggaran yakni Pendapatan daerah sebesar Rp4.867.602.935.164,55. Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5.418.637.590.713,14. Sementara pembiayaan sebesar Rp551.034.655.548,59, jelasnya.


Arah kebijakan pembangunan daerah terfokus pada pendekatan dan karakteristik wilayah serta kebutuhan suatu wilayah sehingga akan mempengaruhi tematik pembangunan masing-masing kabupaten/kota secara administratif, bebernya.


Cuddy menyampaikan, pengalokasian anggaran tidak semata-mata memperhatikan anggaran APBD namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dengan swasta dan CSR serta sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi, pungkasnya.


Source: Biro Administrasi Pimpinan

Iklan

iklan Hari Hut Polwan space iklan iklan Hari Kemerdekaan Palu Ngataku space iklan iklan Hari Kemerdekaan Gubernur space iklan iklan Hari Kemerdekaan Sestama Lemhanas space iklan iklan Hari Kemerdekaan Kapolda space iklan iklan Hari Bhayangkara Palu Ngataku space iklan iklan Hari Bhayangkara kapolda space iklan iklan Idul Adha Komjen Rudy space iklan iklan Idul Adha Kapolda space iklan iklan Adha Gub/Wagub space iklan iklan Idul Adha Gub space iklan iklan Idul Adha Sekdaprov space iklan iklan Idul Adha Dispusaka space iklan iklan idul adha Boz space iklan iklan Idul Adha palu ngataku