Majelis Ulama Indonesia. (Foto: Istimewa/Palu Ngataku)
Palu Ngataku - Komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN dikabarkan akan menggelar kegiatan kumpul bareng di Jakarta pada tanggal 17-21 Juli 2023.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah menolak pertemuan tersebut. Apabila tercapai berarti melawan konstitusi negara.
"(Itu) telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan konstitusi terutama Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945," ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
Lebih lanjut Anwar mengungkapkan, konsekuensi logis dari Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, pemerintah tidak boleh memberikan izin pertemuan LGBT se-ASEAN.
"Dari enam agama yang diakui di negeri ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu tidak ada satu pun dari agama tersebut yang mentolerir LGBT," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan menyebut saat ini tengah mencari tahu perihal kebenaran acara.
"Sedang kami cari tahu, benar atau enggak," ucap Hirbak Wahyu Setiawan dihubungi wartawan, Selasa (12/7/2023).
Dia juga memastikan Polda Metro Jaya belum menerima pemberitahuan atau pengajuan izin acara tersebut ke kepolisian. "Sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin dan enggak ada pemberitahuan juga," ucap Hirbak.
