Wagub Sulteng serahkan bantuan sosial secara simbolis. (Foto: Biro Administrasi Pimpinan)
Palu Ngataku - Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Drs. H. Ma'mun Amir didampingi Bupati Morowali Drs. Taslim dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Dra. St. Hasbiah Zaenong, M.Si secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 13 kabupaten/kota.
Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma'mun Amir, Wakil Ketua TP PKK Sulawesi Tengah Hj. Halimah Amir, Bupati Morowali Drs. Taslim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. St. Hasbiah Zaenong M,Si, Ketua TP. PKK Kabupaten Morowali.
Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (melalui daring) Dr. Ir Cristina Sandra Tobondo, Dirjen Bina Bangda Kemendagri (melalui daring) R. Budiono Subabang, ST, MPM, pejabat BPKAD provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, SE, MM, kepala Dinas Sosial kabupaten/ kota se-Sulawesi Tengah dan pejabat terkait lainnya.
Adapun rincian bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD; Kota Palu Rp.1.479.710.000, Kabupaten Sigi Rp. 702.070.000, Donggala Rp. 1.811.070.000, Parigi Moutong Rp. 3.733.800.000, Poso Rp. 1.046.250.000.
Selanjutnya, Kabupaten Morowali Rp. 694.040.000, Morowali Utara Rp. 761.000.000, Banggai Rp. 841.000.000, Banggai Kepulauan Rp. 315.000.000, Banggai Laut Rp. 340.000.000, Toli-toli Rp. 1.009.000.000, Tojo una-una Rp. 704.000.000 dan Kabupaten Buol Rp. 662.000.000.
Penyaluran bantuan sosial dirangkaikan dalam acara rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, bertempat di gedung serbaguna Ahmad Hadie Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Rabu 1 Maret 2023.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyatakan penanganan kesejahteraan sosial telah dilakukan pemerintah sejak zaman kemerdekaan.
Penanganan kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sejalan dengan visi pembangunan daerah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.
Wakil Gubernur juga menyampaikan, pemerintah membuka investasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Saya imbau industri yang berkembang jangan sampai merusak lingkungan," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Dra. Hasbiah Zaenong, M.Si menjelaskan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran penguatan sumber daya kesejahteraan sosial pada program pemberdayaan sosial kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk dinas sosial sebesar Rp. 403.091.600.
Untuk alokasi anggaran belanja bantuan sosial dinas sosial mengalokasikan dana sebesar Rp. 14.671.661.236. dari belanja langsung dinas sosial.
Lebih lanjut dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor.
1. Memberikan gambaran tentang pembangunan pelaksanaan kesejahteraan sosial tahun 2023 serta program kegiatan tahun 2024.
2. Untuk mendapatkan usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
3. Sebagai ajang persamaan persepsi tentang pendayagunaan sumber daya Kesejahteraan Sosial.
Rapat koordinasi mengangkat tema “penguatan sumber daya Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan optimalisasi capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial."
Sementara itu Bupati Morowali Drs. Taslim dalam sambutannya menyampaikan, selamat datang kepada Wakil Gubernur beserta rombongan sekaligus apresiasi dengan ditunjuknya Kabupaten Morowali sebagai tuan rumah pelaksanaan rakor mulai tanggal 28 Februari S/D 2 Maret 2023.
Dikatakannya Kabupaten Morowali tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya dan juga masih mengalami keterbatasan kesejahteraan sosial.
"Sebagai tuan rumah kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelayanan kami, untuk itu mohon dimaafkan," ujarnya.
Reporter: Ghifari
Editor: Irfan Jo
