Palu Ngataku - Polemik "Toki palu" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah atas kucuran dana hibah APBD senilai Rp.14 miliar untuk kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menuai kontroversi.
Bagaiman tidak, kucuran dana yang cukup fantastis bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut, hanya diperuntukan guna kegiatan seremonial belaka.
Tentu saja hal itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satu diantaranya Pengamat Kebijakan Administrasi Publik Universitas Tadulako (Untad), Prof. Dr. Slamet Riyadi Cante.
Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencermati item- item peruntukan pembiayaan terkait bantuan hibah yang relatif cukup fantastis.
Menurut penilainya, bantuan pembiayaan dari APBD sebaiknya memiliki skala prioritas. Terutama korban bencana dan masyarakat miskin.
“Saya khawatir publik menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap yang dialami masyarakat. Bukan berarti bantuan untuk KAHMI tidak penting, tapi mungkin dari sisi jumlah bantuan yang patut dipertimbangkan,” ungkapnya, Kamis (15/9/22).
Olehnya, ia menyarankan kepada Pemprov dan DPRD Sulteng agar menjelaskan ke publik terkait penggunaan bantuan hibah tersebut. Sebagai wujud dari sebuah Transparansi.
"Meskipun saya pribadi sebagai bagian dari Alumni HMI bontolempangan Makassar, hanya saja sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat saat ini, maka penggunaan dana seperti itu penting disampaikan ke publik," tandasnya. (Red).
